BANDAR LAMPUNG – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjadi momentum evaluasi serius bagi arah pembangunan Lampung. Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, menegaskan bahwa sektor infrastruktur adalah cermin paling nyata untuk menguji janji politik sekaligus disiplin fiskal pemerintah daerah.
“Pembangunan bukan soal seberapa banyak proyek dimulai, tetapi seberapa dalam dampaknya terasa. Infrastruktur hari ini menjadi arena paling terang untuk menilai keseriusan pemerintah, apakah anggaran dikelola dengan disiplin dan berpihak pada rakyat, atau sekadar mengejar target angka,” tegas Lesty, kemarin.
Menurutnya, tahun pertama Mirza–Jihan adalah fase krusial dalam meletakkan fondasi. Target 85 persen jalan mantap bukan sekadar angka ambisius, melainkan ukuran konkret keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Data terakhir menunjukkan capaian jalan mantap berada di angka 78,80 persen. Dengan dukungan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun dari Bank BJB, pemerintah menargetkan kenaikan sekitar 4 persen. Namun Lesty mengingatkan, kualitas harus menjadi prioritas utama.
“Infrastruktur tidak boleh dikerjakan dengan logika jangka pendek. Setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pinjaman Rp1 triliun tersebut harus dihitung cermat agar tidak menjadi tekanan fiskal di masa depan.
“Jangan sampai pinjaman Rp1 triliun itu justru menjadi beban keuangan daerah. Ia harus benar-benar melahirkan proyek yang nyata manfaatnya untuk masyarakat, bukan sekadar proyek yang gagal atau tidak berdampak signifikan,” katanya.
Lesty mendorong monitoring ketat dari tahap perencanaan hingga evaluasi kualitas pekerjaan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, adalah syarat mutlak agar kenaikan target benar-benar riil dan berkelanjutan.
“Kalau targetnya naik 4 persen, maka kenaikannya harus nyata dan kualitasnya terjaga. Jangan sampai kita menambah utang, tetapi manfaatnya tidak bertahan lama,” tegasnya.
Selain infrastruktur, ia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang menyentuh langsung beban masyarakat, termasuk penghapusan uang komite SMA dan SMK, menurutnya harus diiringi perencanaan fiskal yang kuat. “Beban masyarakat harus dikurangi, tetapi kualitas layanan tidak boleh turun,” ujarnya.
Dalam perspektif pemerataan, Lesty menekankan pentingnya pembangunan jalan produksi, irigasi, akses distribusi hingga konektivitas pelabuhan guna memperkuat sektor pertanian dan ekonomi rakyat.
“Infrastruktur adalah jalur ekonomi rakyat. Kalau jalurnya terganggu, yang terdampak bukan elite, melainkan masyarakat kecil,” tegasnya.
Terkait hubungan legislatif dan eksekutif, ia menyebut dinamika komunikasi adalah hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.
“Hubungan DPRD dan eksekutif berjalan normal sebagaimana mestinya. Memang ada dinamika komunikasi yang belum selalu lancar, tetapi tujuannya tetap untuk perbaikan menuju Lampung maju,” katanya.
Menutup evaluasinya, Lesty menegaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Tentu belum selesai. Pembangunan ini menjadi PR kita bersama dengan eksekutif. Seluruh penjuru Lampung berharap pemerataan pembangunan benar-benar nyata dan tepat direalisasikan,” tutupnya. (cah)
