SATU tahun kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela (2025–2026) menunjukkan capaian pembangunan yang positif dan terukur. Pertumbuhan ekonomi konsisten di atas lima persen, angka kemiskinan menurun, investasi melampaui target, serta inflasi tetap terkendali.
Namun di balik sederet indikator menggembirakan itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, H. Supriadi Hamzah, SH., MH., menyoroti realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai 78,25 persen dari target, dengan deviasi sekitar Rp918,5 miliar.
Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang deviasi terbesar. Dari target Rp1,63 triliun, realisasi PKB hanya Rp692,34 miliar atau 42,47 persen, meskipun jumlah kendaraan yang membayar pajak meningkat lebih dari 16 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kebijakan opsen PKB kepada kabupaten/kota memang mengubah mekanisme distribusi penerimaan. Namun secara faktual, penerimaan PKB murni Provinsi tetap belum mencapai target APBD-P 2025,” jelas Supriadi, kemarin.
Ia menilai persoalan validitas data kendaraan bermotor serta koordinasi lintas instansi menjadi hambatan serius dalam penggalian potensi pendapatan daerah.
Fraksi Golkar mendorong pembentukan Tim Evaluasi PAD, khususnya sektor PKB, untuk memperkuat pemutakhiran data kendaraan aktif, meningkatkan efektivitas penagihan, serta merumuskan inovasi kebijakan pendapatan.
Selain itu, diperlukan peninjauan ulang Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta penguatan kualitas SDM birokrasi berbasis kinerja dan integritas.
“Kami optimistis, dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi yang konsisten, kemandirian fiskal Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.
Kendati demikian, Fraksi Folkar tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal.
“Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mirza–Jihan, kami melihat komitmen yang kuat dalam membangun Lampung. Program-program pembangunan berjalan dengan arah yang jelas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Supriadi, kemarin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,19 persen. Bahkan pada Triwulan I 2025, Lampung mencatat pertumbuhan tertinggi di Sumatra sebesar 5,47 persen, ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa.
Seiring pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2025 tercatat 73,98, naik 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk kategori tinggi.
“Peningkatan IPM ini menunjukkan perbaikan nyata pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Supriadi.
Dari sisi sosial, angka kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen dari 10,62 persen pada September 2024. Sekitar 52.280 warga berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam periode tersebut.
Kepercayaan investor terhadap Lampung juga menguat. Hingga Triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai Rp12,94 triliun atau 120,3 persen dari target tahunan Rp10,76 triliun. Capaian ini memperkuat penciptaan lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi daerah.
Sementara itu, stabilitas harga tetap terjaga. Sepanjang 2025, inflasi Lampung berada di kisaran 1,20 persen, lebih rendah dari target nasional.
“Inflasi yang terkendali menunjukkan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Fraksi Partai Golkar juga menilai komunikasi eksekutif–legislatif sepanjang 2025 berjalan kondusif dan konstruktif.
“Capaian 2025 adalah fondasi penting. Tantangannya ke depan adalah memperkuat pemerataan dan kemandirian fiskal agar pembangunan benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” pungkas Supriadi Hamzah. (Cah)
