KOTA METRO, WE ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang Raperda dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026 digedung paripurna DPRD setempat, selasa (22/09/2026).
Enam fraksi di DPRD Kota Metro meminta Pemerintah Kota Metro memberikan penjelasan kongkrit dan terbuka terutama pada pengeluaran pembiayaan Rp.20 milyar, penanganan darurat sampat di TPA Karangrejo, persoalan banjir serta sejumlah target pendapatan daerah.
Enam fraksi tersebut yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem Raya, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi Kebangkitan Bangsa dan fraksi Demokrat. Pandangan umum fraksi-fraksi itu dibacakan oleh Wasis Riyadi dalam rapat paripurna.
Atas nama keenam fraksi, Wasis mengatakan pihaknya menyambut baik pengajuan perubahan APBD 2026 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika pendapatan dan belanja daerah.
Namun menurutnya, penjelasan pemerintah daerah tidak cukup hanya menyajikan angka agregat. DPRD membutuhkan penjelasan mengenai apa yang berubah, alasan perubahan, sumber dana, peruntukan anggaran hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam pandangan tersebut, pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp.945,55 milyar atau naik sekitar Rp.29,9 milyar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp.920,65 milyar menjadi sekitar Rp.950,19 milyar. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan defisit sekitar Rp.4,64 milyar yang ditutup melalui pembiayaan.
Keenam fraksi mempertanyakan struktur pembiayaan tersebut, khususnya penerimaan pembiayaan sekitar Rp.24,64 milyar dan pengeluaran pembiayaan Rp.20 milyar.
Keenam fraksi juga menyoroti narasi mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebut dalam pengantar pemerintah daerah. Karena itu, DPRD meminta pemerintah memberikan dasar yang lebih jelas mengenai alasan perubahan APBD.
Lebih lanjut keenam fraksi menyoroti banjir yang terjadi disejumlah wilayah, termasuk Rejomulyo. Mereka menyebut terdapat titik genangan yang berkaitan dengan persoalan drainase, pintu air, kemiringan saluran serta hambatan aliran air.
Data yang disampaikan dalam pandangan fraksi menyebutkan sebanyak 116 petani di Rejomulyo dan Sumbersari terdampak banjir pada 140 titik lahan dengan luas sekitar 55,1 hektare.
Disisi lain, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam RAPBD-P mengalami peningkatan sekitar Rp.11,34 milyar dari sekitar Rp.31,52 milyar menjadi sekitar Rp.42,5 milyar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari keenam fraksi, mereka meminta pemerintah menjelaskan berapa bagian dari tambahan anggaran tersebut yang secara langsung diarahkan untuk mengatasi penyebab banjir di Rejomulyo maupun kawasan rawan banjir lainnya.
Keenam fraksi juga menyoroti penurunan anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos). Dalam pandangan mereka, anggaran tersebut turun dari sekitar Rp.648,24 juta menjadi sekitar Rp.218,24 juta.
Catatan lain diarahkan terhadap sejumlah target pendapatan daerah. Keenam fraksi mempertanyakan target retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), retribusi tempat kegiatan usaha seperti pasar dan pertokoan serta retribusi parkir khusus diluar badan jalan.
Menurut keenam fraksi, target pendapatan yang tinggi tidak menjadi persoalan sepanjang memiliki dasar perhitungan dan sumber penerimaan yang jelas. Namun, target pendapatan dinilai tidak boleh sekedar menjadi angka untuk membuat struktur APBD terlihat seimbang.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.20 milyar menjadi salah satu poin yang dinilai material oleh keenam fraksi. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka tujuan penggunaan anggaran tersebut dan manfaat yang akan diterima masyarakat.
Keenam fraksi meminta pemerintah tidak hanya menjelaskan apakah penggunaan pembiayaan tersebut diperbolehkan srcara aturan, tetapi juga menjelaskan manfaat terukur bagi masyarakat serta konsekuensinya apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan.
Menutup pandangannya, keenam fraksi menegaskan Perubahan APBD 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengarahkan anggaran kepada persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain sampah dan banjir, keenam fraksi juga menyoroti sektor kesehatan, pendidikan, penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keenam fraksi mendorong agar dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap diperhatikan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, digitalisasi pendidikan dilakukan secara terencana serta inspektorat memperoleh dukungan anggaran yang memadai untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Keenam fraksi juga menyampaikan gagasan efisiensi struktur birokrasi melalui pengkajian penggabungan sejumlah perangkat daerah agar belanja pemerintah dapat lebih efektif. (ADVERTORIAL)
