Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan nasional.
“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Mirza mengatakan, Linmas memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat karena menjadi unsur yang bersentuhan langsung dengan warga. Selama ini, anggota Linmas turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban, menyosialisasikan berbagai program pemerintah, hingga menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Meski memiliki kontribusi besar, Gubernur Mirza menilai keberadaan Linmas selama ini belum sepenuhnya ditopang organisasi yang mampu menghimpun aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kapasitas anggotanya. Karena itu, pembentukan Aslinmas diharapkan menjadi wadah koordinasi sekaligus memperkuat profesionalitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota Linmas di seluruh Indonesia.
Menurut Gubernur Mirza, penguatan Aslinmas juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan keadilan hukum. Melalui Masdarkum, anggota Linmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Ia menilai program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa dinilai penting agar kehadiran negara dan aparat penegak hukum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung telah mencapai sekitar 88.000 orang berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat. Ia meminta para bupati dan wali kota mengonsolidasikan dukungan agar potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat ketertiban, perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat.
Lampung dipilih sebagai lokasi percontohan Masdarkum sebelum program tersebut diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia pada 2027. Gubernur Mirza meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh karena keberhasilan pelaksanaan percontohan di Lampung akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program di tingkat nasional.
Gubernur Mirza juga turut mendorong kader Masdarkum menjadi penggerak berbagai program pembangunan berbasis desa, seperti gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan demikian, keberadaan Linmas tidak hanya berorientasi pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan. Melalui program ini, sebanyak 2.651 kader yang berasal dari anggota Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung.
Para kader tersebut akan mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi informasi. Mereka nantinya mencatat berbagai perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi yang telah disiapkan Kejaksaan.
Danang menegaskan, kader Masdarkum tidak dibentuk sebagai aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka bertugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat agar dapat dianalisis oleh jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas. Peserta akan mengikuti seleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain batas usia maksimal 45 tahun, kemampuan menggunakan teknologi informasi, serta kepemilikan perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.
Kejaksaan juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus pelatihan. Mereka akan memperoleh sertifikat, sementara kualitas informasi yang dihimpun akan diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan, dengan supervisi pada 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.
Evaluasi awal program direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember mendatang, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk mengevaluasi informasi yang terkumpul, sekaligus merumuskan perbaikan pelaksanaan program.
Selain memperkuat kesadaran hukum, Pemprov Lampung juga mendorong agar Aslinmas dan Masdarkum memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya. Gubernur Mirza menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta mitra strategis lainnya.
Melalui kerja sama tersebut, anggota Linmas berpeluang mendapatkan akses pemberdayaan usaha, termasuk program KUR dari Bank Lampung, dukungan pembiayaan dari BSI, serta program Mekaar dari PNM. Kolaborasi dengan Bulog juga diarahkan untuk mendorong anggota menjadi bagian dari jaringan usaha RPK sehingga penguatan tugas sosial berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.
Kegiatan penguatan Aslinmas tersebut juga dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung, Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo. Dalam kesempatan yang sama, Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang praktis, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui penguatan Aslinmas dan pelaksanaan Masdarkum, Pemprov Lampung berharap jangkauan pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dan penanganan persoalan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota Linmas untuk mewujudkan Lampung yang aman, tertib, dan sejahtera. (Pemerintah Provinsi Lampung).







