Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah, khususnya mengenai penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
Gubernur Mirza mengapresiasi kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai upaya menyerap aspirasi daerah dan menghimpun masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.
Menurutnya, pembentukan undang-undang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan.
Ia menilai, penyusunan Prolegnas perlu mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan legislasi tahun sebelumnya serta kebutuhan nyata masyarakat, termasuk berbagai persoalan yang belum memiliki kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah sengketa dan konflik agraria. Gubernur menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di Lampung memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun komoditas perkebunan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga komoditas lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan, sementara buruh tani yang menggarap lahan milik orang lain belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan yang sebanding.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Gubernur berharap, berbagai aspirasi daerah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.
Gubernur juga mengapresiasi peran anggota Baleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta jajaran atas penerimaan dan fasilitasi kunjungan kerja tersebut.
Ia menjelaskan, pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, yakni ke Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Bob Hasan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan proses pembentukan regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa.
Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan perkembangan penyusunan regulasi, termasuk penyelesaian rancangan aturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Ia menegaskan bahwa peraturan di tingkat daerah tetap harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Terkait persoalan agraria yang disampaikan Gubernur, Bob Hasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum serta mencegah adanya celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan.
Bob Hasan juga menjelaskan pentingnya membedakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Dalam hal sengketa, masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi. Sementara itu, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan berskala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Jangan sampai aktivitas ekonomi dan investasi berkembang, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya tidak turut merasakan peningkatan kesejahteraan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan di daerah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat.(Pemerintah Provinsi Lampung).








