ANGGOTA Komisi II DPRD Lampung Fraksi Gerindra, I Made Suarjaya menilai pemerintah provinis Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela sepanjang 2025 telah meletakkan fondasi arah pembangunan ekonomi. Namun, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberpihakan nyata terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Ia menegaskan capaian makro ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Setahun Mirza–Jihan ini kita melihat ada upaya membangun arah ekonomi daerah. Tapi Komisi II melihat masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan, terutama di sektor pertanian, pangan, dan distribusi kebutuhan masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Salah satu fokus Komisi II adalah mendorong perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Regulasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian pasar, perlindungan harga hasil panen, serta penguatan kelembagaan petani.
Penyusunan Raperda melibatkan organisasi tani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar kebijakan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Petani tidak cukup hanya dibantu produksinya. Mereka butuh kepastian pasar dan harga yang adil. Inilah yang sedang kami dorong,” tegas I Made.
Komisi II juga menyoroti distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani. Kelangkaan dan dugaan salah sasaran dinilai dapat mengganggu produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
“Pupuk subsidi ini sangat krusial. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyimpangan dan benar-benar sampai ke petani yang berhak,” katanya.
DPRD bersama Dinas Ketahanan Pangan juga mengawal program stabilisasi harga dan realisasi APBD Perubahan, terutama untuk menjaga pasokan pangan dan daya beli masyarakat.
Dalam fungsi pengawasan, Komisi II melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD mitra kerja dan alokasi anggaran yang dinilai masih terbatas untuk mendukung program strategis sektor ekonomi dan SDA.
“Kalau ingin hasil maksimal, anggaran harus memadai dan tepat sasaran. Banyak OPD mitra Komisi II yang perlu penguatan anggaran,” ujar I Made.
Komisi II telah menggelar sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Biro Perekonomian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna memastikan program berjalan efektif.
Selain pertanian, kelangkaan solar juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan distribusi barang.
“Solar ini urat nadi sektor riil. Kalau langka, dampaknya luas. Pemerintah daerah harus aktif mencari solusi bersama pihak terkait,” tegasnya.
Di sektor pariwisata, Komisi II mencatat adanya pertumbuhan, namun pengembangannya perlu ditopang infrastruktur memadai dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung.
Menutup pernyataannya, I Made Suarjaya menegaskan tahun kedua kepemimpinan Mirza–Jihan harus menjadi fase akselerasi kebijakan yang lebih konkret dan berpihak pada rakyat.
“Tahun pertama adalah fondasi. Ke depan, Komisi II akan terus mengawal agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan petani, pelaku usaha, dan masyarakat Lampung secara luas,” pungkasnya. (Cah)
