Bandar Lampung, We – Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta agar penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 dibuat lebih realistis dan berbasis data riil di lapangan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Lampung, Selasa (6/1/2026).
Menurut Yozi, salah satu persoalan utama yang selama ini terjadi adalah penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya.
Ia mencontohkan sektor pajak kendaraan bermotor yang kerap disebut memiliki potensi besar karena data kendaraan tercatat sangat tinggi.
“Selama ini kita disebut punya potensi lebih dari 4 juta unit kendaraan. Tapi realitanya tidak seperti itu. Banyak kendaraan yang sudah tidak ada, hilang, dijual, atau tidak lagi dimanfaatkan, tetapi masih tercatat sebagai objek pajak,” kata Yozi.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya.
“Saya sendiri punya tiga BPKB, tapi kendaraannya sudah tidak ada. Ada yang hilang, ada yang tidak jelas. Di data itu masih tercatat sebagai potensi pajak, padahal saya tidak mungkin bayar pajak karena kendaraannya sudah tidak ada,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Yozi, membuat target PAD sering kali melampaui kemampuan riil yang bisa dicapai. Karena itu, Komisi III mendorong agar seluruh pihak menyamakan persepsi soal data sebelum menetapkan target. (*)
