SATU tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela dinilai sebagai fase krusial dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, menegaskan kekompakan Mirza-Jihan, menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung pada tahun pertama kepemimpinan mereka sepanjang 2025.
Menurut Mukhlis, pasangan Mirza–Jihan menunjukkan hubungan kerja yang solid dan satu irama dalam menggerakkan roda pemerintahan. Kekompakan tersebut dinilai sebagai modal politik dan administratif yang sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Saya melihat Pak Mirza dan Mbak Jihan ini pasangan yang sangat serasi dan kompak. Ini harus dijaga betul. Jangan sampai di tengah jalan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan,” ujar Mukhlis, kemarin.
Mukhlis menilai, tantangan terbesar Pemerintah Provinsi Lampung pada 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran nasional seiring prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, khususnya sektor infrastruktur.
Meski ruang gerak fiskal terbatas, ia menilai Mirza–Jihan tetap aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Dengan APBD yang terbatas, perjuangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini sudah maksimal. Mereka tetap berupaya merealisasikan janji kampanye melalui APBN, Inpres Jalan Daerah, hingga sumber pembiayaan lainnya,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur jalan, Mukhlis mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Persentase jalan provinsi yang mantap dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Namun ia menegaskan, upaya yang dilakukan Pemprov Lampung sudah berada di jalur yang tepat, terlebih dengan dukungan tiga anggota DPR RI Komisi V dari daerah pemilihan Lampung.
Mukhlis juga menyoroti persoalan over dimension over loading (ODOL) yang disebutnya sebagai penyebab utama cepat rusaknya jalan di Lampung. Penertiban kendaraan ODOL, menurutnya, harus menjadi perhatian serius lintas sektor.
“Kalau ODOL ini tidak dihentikan, jalan sebagus apa pun pasti cepat rusak. Ini PR besar yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.
Selain infrastruktur, ia menilai perhatian terhadap daerah transmigrasi dan wilayah tertinggal mulai menunjukkan arah positif, meski memerlukan perencanaan khusus sesuai karakter geografis masing-masing wilayah.
Mukhlis juga mengapresiasi langkah Pemprov Lampung dalam membangun sinergi lintas sektor, termasuk pengelolaan transportasi darat dan penyeberangan Bakauheni–Merak yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan keselamatan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, ia berharap kepemimpinan Mirza–Jihan tetap konsisten dalam menentukan skala prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Konsistensi itu penting. Kalau jalan menjadi prioritas, selesaikan dulu jalan. Dengan kekompakan dan konsistensi ini, saya yakin Lampung bisa bergerak maju dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Cah).
